SBB, BABETO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti lemahnya penanganan sejumlah kasus hukum di wilayah tersebut. Mandeknya pengungkapan kasus pembakaran alat berat milik PT SIM dinilai menjadi bukti belum optimalnya penegakan hukum di daerah berjuluk Saka Mese Nusa, pada Senin (06/04).
Ketua Karateker DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa publik kini mempertanyakan akumulasi berbagai kasus yang hingga kini belum memiliki kejelasan.
Ia menyebut, selain kasus pembakaran alat berat, terdapat pula pembakaran puluhan kendaraan serta konflik dusun Ani–Pawae di Huamual yang dinilai belum dituntaskan secara transparan.
“Ini bukan satu kasus saja. Ada pola pembiaran yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menurutnya, lambannya penanganan kasus berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperburuk situasi keamanan di daerah.
KNPI SBB juga menyoroti kasus pembakaran dua unit excavator di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, yang hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait pelaku maupun motif kejadian.
“Harus ada keterbukaan. Jangan sampai muncul kesan kasus ini sengaja ditutup-tutupi,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, KNPI SBB meminta tanggung jawab Kapolres SBB, Andi Zulkifli. Bahkan, mereka mendorong dilakukan evaluasi jika kinerja dinilai tidak maksimal.
“Kalau tidak mampu menuntaskan kasus, lebih baik mundur demi menjaga marwah institusi,” tegas Kaisuku.
Selain itu, KNPI juga mendesak Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres SBB.
KNPI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum yang jelas.
“Ini soal kepastian hukum, rasa aman masyarakat, dan wibawa negara. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya.***
Komentar