AMBON, BABETO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), H. Sudaryono, yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menilai potensi perikanan Maluku harus dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, ikan di laut Maluku tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga harus segera ditangkap dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ikan tidak ditangkap di sini, nanti orang lain yang menangkap dia di tempat lain. Karena ikan bisa lari dan ditangkap orang lain,” kata Sudaryono dalam keterangannya pada Minggu (20/9/2026).
Sudaryono mengatakan, saat ini terdapat program pembangunan lebih dari 1.500 kapal penangkap ikan dengan kapasitas Gross Tonnage (GT) yang sama.
Ia menegaskan Maluku tidak boleh luput dari program tersebut karena Maluku merupakan salah satu wilayah dengan potensi laut dan perikanan yang besar.
“Tidak mungkin program ini diberikan kepada provinsi yang tidak ada lautnya. Provinsi yang ada lautnya dan banyak menghasilkan ikan, ya itu laut Maluku. Betapa kayanya laut Maluku,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, kekayaan laut Maluku harus dikelola secara serius agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Ia mengibaratkan ikan sebagai sumber daya yang tidak memiliki identitas administrasi maupun batas negara.
“Ikan kalau tidak ditangkap di laut kita, dia akan ditangkap di laut orang lain. Ikan kan tidak punya KTP, tidak punya paspor,” ungkapnya.
Ia menambahkan, potensi ikan di laut Maluku terus tersedia dan bergerak dari waktu ke waktu. Karena itu, menurutnya, pengelolaan sektor perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan sarana penangkapan, armada, serta kebijakan yang mampu meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku.
“Kalau ikan itu siap setiap hari, setiap minggu itu lewat,” tambahnya.***
Komentar