PIRU, BABETO.ID — Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat (SBB) terus mendalami dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021.
Dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan, tim penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang dianggap mengetahui mekanisme penggunaan anggaran tersebut, termasuk dua bendahara dari periode berbeda.
Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB, Aninditia Widyanti, mengatakan pemeriksaan saksi masih akan terus dilakukan guna mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
“Baru dua orang yang dimintai keterangan dan proses pemeriksaan masih terus berlanjut,” kata Aninditia kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan berlangsung cukup lama karena penyidik mendalami sejumlah dokumen serta alur pencairan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD SBB.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, salah satu saksi yang diperiksa merupakan mantan bendahara DPRD SBB berinisial J. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun tetap dicairkan anggarannya.
Nilai dugaan perjalanan dinas bermasalah itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Selain mantan bendahara, penyidik juga meminta keterangan bendahara aktif DPRD SBB berinisial RT guna menelusuri penggunaan anggaran dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilai kerugian daerah yang ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar.
Kejari SBB memastikan proses hukum masih berjalan dan membuka peluang pemanggilan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
Penyidik juga disebut masih melakukan penelusuran terhadap dokumen administrasi serta aliran anggaran guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkup Sekretariat DPRD SBB.***
Komentar