AMBON, BABETO.ID – Dugaan persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu gamping di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus menjadi perhatian publik. Masyarakat mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Tokoh masyarakat Maluku, Mario Kakisina, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku menelusuri seluruh pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum maupun aliran dana mencurigakan.
Menurut Mario, pemeriksaan menyeluruh penting dilakukan agar tidak muncul kesan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu. Ia menegaskan semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
“Kalau memang ada indikasi aliran uang atau penyimpangan, maka wajib ditelusuri sampai tuntas. Semua yang diduga terlibat harus diperiksa,” ujarnya, Selasa (28/4).
Ia juga menyoroti informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan dana dari perusahaan yang mengalir melalui oknum tertentu. Karena itu, aparat penegak hukum diminta mendalami seluruh rantai persoalan, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat maupun pihak lain.
Mario menambahkan, pemeriksaan justru penting untuk memberi kepastian hukum dan menjaga nama baik pihak yang tidak terlibat.
“Jangan ada yang kebal hukum. Kalau tidak bersalah, proses hukum akan membersihkan nama baik mereka,” tegasnya.
Saat ini, kasus IUP batu gamping di SBB masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Sejumlah saksi disebut telah dimintai keterangan terkait legalitas perizinan dan aktivitas pertambangan di lapangan.***
Komentar