AMBON, BABETO.ID – Pengelolaan dana hibah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku menjadi perhatian publik. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Syarif Agum, mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran hibah senilai Rp1 miliar yang diterima lembaga tersebut pada masa pemerintahan Mantan Gubernur Murad Ismail.
“Dari total dana tersebut, sekitar Rp500 juta dinilai belum memiliki penjelasan program maupun laporan pertanggungjawaban yang terbuka ke publik,” kata Syarif Agum pada Jumaat (13/2/2026).
Ia menilai besarnya anggaran yang dikucurkan seharusnya diikuti dengan dampak nyata bagi pembinaan dan penguatan umat di daerah.
“Yang menjadi persoalan bukan jumlah totalnya, tetapi sekitar 500 juta rupiah yang hingga kini belum terlihat output programnya secara jelas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas lembaga penerima hibah, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD. Menurutnya, transparansi menjadi kewajiban moral sekaligus administratif agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Terkait hal ini, IMM Maluku meminta Hendrik Lewerissa selaku Gubernur Maluku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran hibah apabila pertanggungjawaban belum disampaikan secara terbuka.
IMM menilai, persoalan ini perlu disikapi serius agar lembaga keagamaan yang dibiayai negara dapat menunjukkan tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak MUI Maluku mengenai sorotan tersebut.***
Komentar