JAKARTA, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan khusus terkait pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerah kepulauan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait dan para kepala daerah di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam forum tersebut, Lewerissa menegaskan bahwa provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pemerataan ASN. Banyaknya pulau yang tersebar membuat kebutuhan aparatur tidak bisa disamakan dengan daerah daratan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin distribusi ASN secara merata agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar.
“Daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya berbeda. Ketersediaan ASN yang merata menjadi kunci pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, Lewerissa juga menyoroti sistem pengelolaan ASN yang dinilai masih terlalu sentralistis. Ia menilai pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menata kebutuhan ASN sesuai kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan penempatan pegawai, terutama di wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan sarana dan infrastruktur, termasuk layanan kesehatan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar sebagian kewenangan pengelolaan ASN dapat didelegasikan kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan.
Dalam kesempatan yang sama, Lewerissa turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah terkait rencana relaksasi batas maksimal belanja pegawai dalam APBD.
Meski menyambut baik kebijakan tersebut, ia meminta adanya kepastian hukum agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami menyambut baik kebijakan relaksasi tersebut, namun diperlukan kepastian hukum terkait dasar legalitas pelaksanaannya agar pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat,” tegasnya.
Melalui forum itu, Pemprov Maluku berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, terutama dalam pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke wilayah-wilayah terluar.***
Komentar