AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya sinergi dan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Maluku menuju daerah yang maju, adil dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Hendrik menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
“Setelah melalui tahapan pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah mendengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, yang memuat berbagai catatan dan rekomendasi yang akan menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata Lewerissa.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai capaian pembangunan, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta menyusun langkah yang tepat dan solutif.
Hendrik mengakui tantangan pembangunan Maluku ke depan tidak ringan. Namun, ia mengajak seluruh pihak tetap optimistis dan menjadikan berbagai tantangan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras bagi kemajuan daerah.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan akan semakin berat, tetapi saya optimis karena harapan akan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha, bekerja, dan berjuang bagi Maluku tercinta,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan.
“Saya yakin dengan sinergitas dan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat di daerah ini kita akan mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik turut meminta dukungan DPRD Maluku dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kedua agenda anggaran tersebut membutuhkan semangat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar pembahasan dapat berjalan efektif serta menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan Maluku.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku atas persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Hendrik menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Maluku.
Ia berharap momentum tersebut dapat semakin memperkuat persaudaraan, kebersamaan dan semangat gotong royong seluruh masyarakat dalam membangun Maluku.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.***
Komentar