JAKARTA, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengatasi defisit fiskal.
Hal itu disampaikan Hendrik saat menghadiri rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan PAD yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan dihadiri jajaran Kemendagri, Ketua Umum APPSI, Ketua Umum APKASI, serta Ketua Umum APEKSI.
Dalam forum itu, Hendrik menegaskan pemerintah daerah memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi defisit fiskal, namun penguatan BUMD dinilai menjadi solusi yang paling efektif.
“Untuk mengatasi persoalan defisit fiskal, pemerintah daerah memiliki beberapa opsi. Namun menurut kami, yang paling efektif adalah mengoptimalkan fungsi dan peran BUMD yang sudah ada, sekaligus membentuk BUMD baru sesuai potensi masing-masing daerah,” ujarnya.
Hendrik mengungkapkan Pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan usulan pembentukan lima BUMD baru kepada Kementerian Dalam Negeri sejak awal 2026. Menurutnya, seluruh persiapan telah dilakukan, namun hingga kini masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri.
“Provinsi Maluku telah mengajukan usulan pendirian lima BUMD baru sejak awal tahun 2026. Kami sudah siap mendirikannya sesuai potensi daerah yang dimiliki, namun hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Selain itu, Hendrik juga berharap Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian insentif bagi kepala daerah sebagai pemegang saham pengendali BUMD segera diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
Menurutnya, regulasi tersebut akan memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMD sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi BUMD, serta mempererat sinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.***
Komentar