JAKARTA, BABETO.ID – Persoalan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria hingga tantangan regenerasi petani menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Keadilan Sosial dan Kedaulatan Pangan Nasional”.
Kegiatan yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara bersama DPN Tani Merdeka Indonesia itu berlangsung di D Hall, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari petani dan organisasi tani, pemerintah, akademisi, lembaga bantuan hukum hingga pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan agraria sekaligus mencari langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ketua DPN LBH Tani Nusantara, Dr. (c) Minta Itho Simamora, S.H., M.H., mengatakan FGD menjadi ruang penting untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi petani di berbagai daerah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat dari lapangan perlu menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pemerintah sehingga persoalan agraria tidak hanya dibahas secara konseptual.
“Forum ini diharapkan dapat memetakan persoalan petani secara jujur dan terbuka, menyerap suara petani dan masyarakat dari lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Itho.
Ia juga menegaskan komitmen LBH Tani Nusantara untuk terus mendampingi petani melalui advokasi hukum dan berbagai program pemberdayaan.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai penguatan kelembagaan reforma agraria pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mampu mengakomodasi kepentingan petani maupun aktivis agraria.
“Badan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para aktivis maupun para petani,” kata Don.
Dari sektor pangan, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Hamid Sangadji, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi sektor pertanian nasional.
Di antaranya alih fungsi lahan, perubahan iklim, degradasi lahan, produktivitas yang cenderung stagnan, serta jumlah petani yang semakin berkurang dan menua.
Karena itu, optimalisasi lahan, pengembangan pangan lokal dan diversifikasi konsumsi pangan dinilai perlu diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media juga dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertanian, Indri Fitriani, menekankan pentingnya regenerasi petani. Menurutnya, generasi muda harus diberikan ruang lebih besar untuk terlibat dalam sektor pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan pertanian.
Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria, Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., menjelaskan bahwa reforma agraria memiliki tujuan strategis untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reforma agraria juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan nasional.
Perwakilan Badan Bank Tanah, Muji Martopo, mengatakan lembaganya memiliki peran dalam mendukung penyediaan tanah bagi kepentingan reforma agraria, memberikan kepastian legalitas serta mendorong pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum KNARA, Wahida Baharuddin Upa, S.H., menyoroti masih adanya persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Ia mendorong penguatan kelembagaan reforma agraria agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.
Wahida juga mengusulkan evaluasi terhadap keberadaan Bank Tanah serta peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan agenda reforma agraria.
FGD tersebut kemudian mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, LBH Tani, akademisi, dunia usaha dan masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memperkuat perlindungan hak petani, mendorong regenerasi petani serta membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.***
Komentar