AMBON, BABETO.ID – Perekonomian Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,31 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan II 2026.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai 3,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam rilis resmi di Aula Kantor BPS Maluku, Rabu (5/8/2026).
Secara kumulatif, ekonomi Maluku pada Semester I 2026 tumbuh sebesar 5,24 persen. Capaian ini menunjukkan tren positif sekaligus memperlihatkan adanya penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pertumbuhan tersebut didorong sejumlah lapangan usaha, terutama pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, perdagangan, konstruksi serta industri pengolahan.
Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Capaian ini antara lain ditopang peningkatan produksi padi, produksi ternak sapi yang tumbuh 22,17 persen serta produksi perikanan mencapai 153 ribu ton atau meningkat 4,39 persen dibandingkan Triwulan II 2025.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Maluku dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Konsumsi rumah tangga juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sebesar 4,11 persen. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah, investasi, aktivitas perdagangan dan impor turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku.
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Jasmono, menyampaikan apresiasi kepada BPS Maluku atas penyajian data statistik yang dinilai penting bagi perencanaan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Maluku yang telah bekerja secara profesional dalam menyajikan berbagai indikator strategis daerah,” ujar Jasmono.
Menurutnya, data yang dirilis BPS akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jasmono mengatakan, berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, indeks ketimpangan gender hingga hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Triwulan II 2026 menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan Maluku.
“Kami berharap seluruh data makroekonomi yang telah dipublikasikan hari ini dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sinergi pembangunan serta mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Kepala BKKBN serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.***
Komentar