AMBON, BABETO.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Azis Sangkala, menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas serta keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Hal itu disampaikan Sangkala saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Kesehatan.
Diskusi tersebut menghadirkan BPJS Kesehatan Cabang Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, di Aula SMK Muhammadiyah Ambon, pada Senin (9/2/2026).
Menurut Sangkala, forum diskusi semacam ini memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman publik, khususnya generasi muda, terhadap kebijakan kesehatan nasional yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi. Melalui ruang dialog seperti ini, kami bisa memastikan program JKN berjalan sesuai mandat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Provinsi Maluku akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu layanan kesehatan, sekaligus mengawal kesinambungan pembiayaan JKN melalui pengawasan anggaran serta penguatan sinergi lintas sektor.
Sangkala juga mengingatkan bahwa keberhasilan JKN tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepatuhan peserta, serta efektivitas edukasi publik.
“Jaminan kesehatan adalah bukti kehadiran negara. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, BPJS Kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat mutlak diperlukan,” tegas politisi asal Maluku Tengah tersebut.
Dalam suasana diskusi yang interaktif, Sangkala turut memberikan apresiasi kepada para peserta dengan mengadakan kuis singkat seputar JKN dan isu kesehatan.
Sejumlah pelajar SMK Muhammadiyah Ambon yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah secara langsung.
“Kami ingin menumbuhkan kesadaran sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya jaminan kesehatan,” katanya.
FGD yang mengangkat tema komitmen pemerintah dalam menjaga mutu dan keberlanjutan JKN ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon dr. Johan S. Norimarna, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kota Ambon Andi Muh Irfan, serta Ketua IDI Maluku dr. M. Saleh Tualeka.
Diskusi dipandu oleh Muhammad Fahrul Kaisuku sebagai moderator. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Nasyiatul Aisyiyah, perwakilan fasilitas kesehatan, serta jajaran Pemuda Muhammadiyah Maluku. ***
Komentar