AMBON, BABETO.ID — Pemerintah Kota Ambon mulai bersiap melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan Program Digitalisasi Bantuan Sosial Nasional.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan, program ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki persoalan klasik penyaluran bansos, yakni ketidakakuratan data dan tumpang tindih penerima bantuan.
Menurut Bodewin, sistem digital yang diterapkan pemerintah pusat akan menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi masyarakat ke dalam satu basis data nasional yang terintegrasi, sehingga kebijakan bantuan dapat dilakukan secara lebih adil dan terukur.
“Selama ini persoalan terbesar kita ada pada data. Dengan digitalisasi, semua akan berbasis kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujar Bodewin usai menghadiri sosialisasi program tersebut di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Ambon juga didorong untuk memanfaatkan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dalam proses pendataan dan verifikasi.
Penggunaan teknologi ini dinilai mampu mempercepat pemutakhiran data sekaligus menekan potensi kesalahan manusia.
Bodewin mengungkapkan, integrasi data antarinstansi menjadi fokus utama dalam program piloting ini.
Seluruh data bantuan sosial nantinya akan dihimpun dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.
“Ego sektoral harus diakhiri. Data harus satu dan digunakan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami adanya kemungkinan perubahan daftar penerima bantuan sosial.
Pemutakhiran data berbasis digital memungkinkan adanya penyesuaian jumlah penerima, baik bertambah maupun berkurang, sesuai hasil verifikasi lapangan.
“Ini bukan untuk menghilangkan hak masyarakat, tapi memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” katanya.
Program Digitalisasi Bantuan Sosial Nasional ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian, Kepala BPS, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari transformasi tata kelola bantuan sosial nasional.***
Komentar