PIRU, BABETO.ID – Pemerhati kebijakan publik, Ismail M. Lussy, menilai anggaran penanganan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus lebih difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga yang berisiko stunting di desa-desa.
Menurut Ismail, upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh didominasi oleh kegiatan seremonial seperti rapat, seminar, sosialisasi, maupun peluncuran program. Anggaran yang tersedia seharusnya lebih banyak diarahkan untuk intervensi nyata di lapangan.
“Jika benar sekitar 80 persen anggaran stunting habis untuk kegiatan seremonial dan hanya sekitar 20 persen yang digunakan untuk penanganan lokus stunting, maka kondisi ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar Ismail.
Ia menegaskan, anggaran publik harus diprioritaskan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan layanan posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan yang berkelanjutan di tingkat desa.
Ismail juga mempertanyakan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung-kampung yang menjadi lokus stunting.
“Keberhasilan program stunting tidak diukur dari banyaknya rapat atau seremoni, tetapi dari turunnya angka stunting dan meningkatnya kualitas kesehatan serta gizi anak,” tegasnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar 31,2 persen.
Sementara itu, laporan tren wilayah menunjukkan angka sekitar 30,2 persen. Kondisi tersebut menempatkan SBB sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Maluku.
Karena itu, Ismail meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran stunting agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia menilai porsi terbesar anggaran harus difokuskan pada intervensi spesifik dan sensitif yang langsung menyasar keluarga berisiko, sementara belanja administratif dan kegiatan seremonial perlu dibuat lebih efisien agar setiap rupiah anggaran mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting.***
Komentar