AMBON, BABETO.ID – Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Semuel Estefanus Huwae terkait aturan tarif Pelabuhan Tulehu-Amahai mendapat sorotan dari Pemuda Muhammadiyah Maluku.
Huwae yang mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sejak Februari 2026 disebut baru mempelajari aturan terkait tarif pelabuhan tersebut.
Pernyataan itu dinilai menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan pejabat dalam memahami persoalan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya.
Ketua Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Hasan Warang, menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan publik di bidang transportasi.
“Kepala dinas seperti ini harus segera dievaluasi,” tegas Hasan Warang, Senin (3/8/2026).
Menurut Hasan, seorang Kepala Dinas Perhubungan harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, termasuk persoalan tarif transportasi laut.
“Harusnya sebagai kepala dinas sudah siap sebelum memberikan statemen ke publik. Semua aturan dan data harus dipelajari terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hasan menegaskan, sektor perhubungan merupakan salah satu bidang strategis bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, setiap kebijakan maupun pernyataan pejabat harus didasarkan pada pemahaman aturan yang jelas.
Pemuda Muhammadiyah Maluku juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan agar pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepastian.
“Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak hadir dalam menjawab persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar mereka,” pungkas Hasan.
Komentar