BURU, BABETO.ID – Pernyataan Helena Ismail dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kabupaten Buru pada 28 April 2026 menuai bantahan keras dari pihak ahli waris Marga Besar Besan (BAMAN).
Dalam forum resmi tersebut, Helena Ismail disebut menyampaikan bahwa persoalan hak atas lahan di kawasan Gunung Botak telah “selesai” dengan marga Besan. Namun, klaim tersebut ditegaskan tidak benar oleh salah satu ahli waris, Ruslan Besan, Sabtu, (2/5/2026)
Ruslan menyatakan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada bentuk negosiasi apa pun dengan pihak PT HAM, baik terkait kontrak lahan maupun jual beli lahan.
“Kami menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan apa pun antara kami dengan pihak perusahaan. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat DPRD tersebut adalah tidak berdasar dan menyesatkan,” tegas Ruslan.
Lebih lanjut, pihak BAMAN juga memperingatkan adanya kemungkinan oknum tertentu yang bertindak sepihak dan mengatasnamakan marga mereka dalam proses negosiasi dengan perusahaan.
“Kami menolak keras jika ada pihak-pihak yang mengklaim telah mewakili Marga Besar Besan dalam kesepakatan tertentu, apalagi menyebut nominal uang sebagaimana disampaikan Helena Ismail. Itu bukan keputusan kami dan tidak pernah disetujui oleh kami,” lanjut pernyataan tersebut.
Ahli waris BAMAN menegaskan bahwa penggunaan nama marga dalam setiap bentuk transaksi tanpa persetujuan resmi merupakan tindakan yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Dengan bantahan ini, pihak BAMAN meminta semua pihak, termasuk DPRD Kabupaten Buru, untuk berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait kepemilikan lahan di Gunung Botak.
Mereka juga mendesak agar setiap proses yang menyangkut hak tanah dilakukan secara transparan, sah, dan melibatkan seluruh pihak yang berhak secara langsung, bukan melalui perwakilan yang tidak jelas legitimasi hukumnya.***
Komentar