oleh

Kejati Maluku Perkuat Sinergi PPNS dan Jaksa dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai

-Berita, Hukum-7 Dilihat

AMBON, BABETO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menekankan pentingnya sinergi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan Penuntut Umum dalam penanganan perkara kepabeanan dan cukai.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Workshop Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).

Dr. Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kanwil DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, dan diikuti jajaran pejabat serta pegawai Bea Cukai di wilayah Maluku.

Dalam pemaparannya bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”, Dr. Resmen menjelaskan bahwa koordinasi sejak awal penyidikan sangat penting untuk memastikan hasil penindakan memiliki konstruksi hukum dan pembuktian yang kuat.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menempatkan koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam hubungan yang setara, saling melengkapi, dan mendukung dalam sistem peradilan pidana terpadu, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi tidak perlu menunggu seluruh berkas perkara selesai. Keterlibatan Penuntut Umum dapat dimulai sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga kekurangan unsur pembuktian dapat diidentifikasi lebih awal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dinilai penting untuk mendukung koordinasi, terutama mengingat kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki rentang kendali antarpulau cukup luas.

Dr. Resmen turut mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan alat bukti, baik dokumen perdagangan, manifes, barang bukti maupun bukti elektronik, agar seluruh proses penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia berharap keahlian teknis PPNS Bea Cukai dapat terintegrasi dengan kebutuhan pembuktian di persidangan melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif bersama Penuntut Umum.

“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan,” demikian pesan utama yang disampaikan Dr. Resmen.

Melalui kegiatan tersebut, Kejati Maluku berharap terbangun kesamaan persepsi dan sinergi kelembagaan yang semakin kuat bersama Kanwil DJBC Maluku dalam penerapan KUHAP baru.

Dengan demikian, penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai di Provinsi Maluku dapat berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.***

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *