AMBON, BABETO.ID – Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan anggaran sebesar Rp9,8 miliar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon menyelesaikan kewajiban keuangan kepada aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa dan negeri.
Percepatan pembayaran tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang menargetkan seluruh kewajiban pembayaran pemerintah daerah dapat diselesaikan pada awal Desember 2026.
Selain TPP dan ADD, Pemkot Ambon juga menargetkan pembayaran sejumlah insentif bagi tenaga pelayanan masyarakat, di antaranya kader Posyandu, tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ketua RT/RW, serta tuagama.
Bodewin meminta BPKAD memastikan seluruh proses pembayaran berjalan sesuai jadwal sehingga tidak ada kewajiban keuangan yang tertunda hingga memasuki tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, pembayaran TPP bulan Desember 2026 dijadwalkan pada Januari 2027 setelah ASN menyelesaikan kewajiban kerja selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pengajuan dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dikerjakan sepanjang 2026.
Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan administrasi menjelang akhir tahun yang berpotensi menghambat pembayaran kepada pihak ketiga.
Pemkot Ambon berharap percepatan pembayaran TPP, ADD, dan berbagai insentif tersebut dapat memenuhi hak para penerima, menjaga daya beli, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat.***








Komentar