AMBON, BABETO.ID – Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, Wandri Makassar, menegaskan bahwa narasi yang menyebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa gagal mengendalikan inflasi, khususnya di Kota Ambon pada periode Natal dan Tahun Baru 2024–2025, tidak didukung oleh data resmi.
Menurut Wandri, tuduhan yang beredar luas di media sosial dan ruang opini publik perlu diluruskan dengan merujuk pada rilis statistik dari lembaga yang berwenang. Ia menyebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku justru mencatat adanya deflasi bulanan sebesar 0,41 persen pada Desember 2024.
“Bahkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,50 persen dan 0,41 persen. Ini terjadi tepat pada momentum Natal dan Tahun Baru, ketika konsumsi masyarakat meningkat. Artinya harga tidak melonjak, tetapi justru turun,” kata Wandri dalam keterangannya, Selasa.
Selain itu, ia menambahkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) Maluku pada Desember 2024 tercatat 1,28 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional pada periode yang sama. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tekanan harga di Maluku berada dalam kondisi relatif stabil dan terkendali.
Wandri juga mengingatkan bahwa fluktuasi inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti harga komoditas nasional, kondisi pasar global, serta dinamika pasokan dan distribusi barang. Karena itu, menyederhanakan perubahan harga sebagai kegagalan satu kepala daerah dinilainya sebagai pendekatan yang tidak objektif.
“Narasi yang menyebut Ambon sebagai daerah dengan inflasi tertinggi selama Natal dan Tahun Baru tanpa mengacu pada data resmi BPS atau Bank Indonesia adalah klaim yang keliru. Data justru menunjukkan Ambon mengalami deflasi pada periode tersebut,” tegasnya.
Ia menegaskan, tuduhan bahwa kebijakan ekonomi Gubernur Maluku “gagal bertubi-tubi” tidak memiliki dasar statistik yang dapat diverifikasi. “Jika merujuk pada indikator-indikator utama ekonomi, strategi pengendalian dan stabilisasi harga di Maluku masih berjalan efektif,” pungkas Wandri.***
Komentar