AMBON, BABETO.ID – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Bacarita Manise, pada Rabu (11/6).
Dimana Maluku Inklusif dan Sejahtera, Provinsi Maluku Tahun 2025 resmi digelar di Hotel Santika Premiere Ambon.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath mengucapkan terima kasih kepada SKALA dan DFAT (Departemen Of Foreigin Affairs and Trade) yang sudah bersama-sama mendorong kolaborasi antara masyarakat sipil dan Perangkat Daerah.
Selanjutnya, Vanath menyampaikan saat ini kita berada dalam tahap penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Proses ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Vanath.
Wakil Gubernur Maluku mengatakan hal ini terkandung dalam Sapta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin yang ke-3
Poin nya yakni, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memainkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam forum ini mencerminkan peran masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.
Sebai penutup, dirinya mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun komunikasi yang terbuka dengan dialog yang konstruktif.
“Diharapkan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi ini perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan dengan baik,” harap Wagub.
Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Perwakilan Kedutaan Besar Australia, Sekretaris TP PKK Provinsi Maluku.
Direktorat Otonomi Daerah, Direktur Pengasuhan Keluarga dan Anak (BAPPENAS), Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Organisasi Masyarakat Sipil.***