AMBON, BABETO.ID – Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Asyatri Almohdar atau Satri mengatakan transisi politik pemerintahan selalu memunculkan ketegangan.
“Rakyat harus pintar membaca dinamika politik dalam pemerintahan,” kata Satri, saat sambutan membuka Diskusi Publik Pemuda Muhammadiyah Maluku, tentang Ekonomi dan Keamanan pada Sabtu (19/4).
Ia mengatakan bahwa transisi pemerintahan kerap menjadi momen sensitif bagi daerah-daerah dengan keragaman sosial yang tinggi seperti Maluku.
“Konflik komunal, meski bersifat lokal, seringkali memberi dampak luas. Gangguan keamanan memperlambat aktivitas ekonomi, menghambat distribusi logistik, dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha,” jelas Almohdar.
Ia menambahkan bahwa dialog ini adalah bagian dari ikhtiar kolektif Pemuda Muhammadiyah untuk membangun ruang kolaboratif lintas sektor, guna merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi ingin mengajak semua elemen untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk menganalisis peran strategis intelijen dalam deteksi dan pencegahan konflik, sekaligus menyusun rekomendasi konkret yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan daerah.
Menutup sambutannya, Almohdar mengajak seluruh elemen kepemudaan dan masyarakat sipil yang hadir untuk bersatu dalam semangat persaudaraan.
“Mari kita rajut kembali ikatan sebagai orang bersaudara, dan menatap masa depan Maluku yang damai dan berdaya saing,” ajaknya dengan nada teduh.
Intinya seluruh peserta mewaspadai dinamika sosial pasca-pergantian pemerintahan.
Menurut Almohdar, menurunnya efektivitas kerja kerja mitigasi sebagai sistem deteksi dini memperburuk arus investasi dan logistik, hingga menekan aktivitas usaha di Maluku.
“Kita harus padu langkah agar pembangunan tidak mandek,” jelasnya.
Lebih jauh, Almohdar memaparkan kolaborasi Pemuda Muhammadiyah Maluku dengan Rumah Inspirasi Literasi dan Roemah Beta Kreatif sebagai upaya sinergi lintas sektor.
Hasil diskusi direncanakan dijadikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk menciptakan iklim investasi stabil sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerusuhan.
Acara kemudian ditutup dengan penandatangan petisi “Rembuk Rasa Orang Saudara” dan penandatanganan petisi bersama—sebuah simbol komitmen kolektif menjaga perdamaian dan memperkuat ekonomi lokal.
Dari lima narasumber yang diundang, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku tidak hadir tanpa keterangan, sedangkan perwakilan Polresta Pulau Ambon, P. P. Lease, berhalangan akibat persiapan perayaan Paskas Kristus 2025. ***