AMBON, BABETO.ID – Asnawiyah Sahubawa, terkesan menghindar saat ingin ditanyai soal jabatan ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Kabupaten Maluku Tengah yang sementara dipimpinnya.
Hal itu terlihat usai kunjungan kerja Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, di Posyandu Negeri Tenga-Tenga, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu (21/5).
Disana, Sahubawa turut hadir mendampingi istri Gubernur Maluku tersebut. Entah apa alasannya, Sahubawa yang merupakan istri Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah itu, tak ingin memberikan tanggapan.
Padahal dia sempat menjelaskan kepada media ini, terkait maksud kedatangannya di Negeri Tenga-Tenga. Namun saat ditanya soal isu kenapa bukan istri Bupati yang menjabat Ketua TP PKK, dia sontak menghindar.
Dengan terburu-buru, Sahubawa langsung berjalan ke arah mobilnya. “Nanti yah,” singkat dia. Setelah itu, terlihat mobil yang dinaikinya, langsung berjalan sebelum kendaraan Ketua Tim Pimbina Posyandu Provinsi bergerak.
Terpisah, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir atau kerap disapa Ozan, saat dikonfirmasi alasan kenapa bukan istrinya yang menjabat sebagai Ketua TP PKK di Kabupaten binaannya, belum dapat merespons.
Bahkan sudah beberapa kali media ini meminta tanggapan Ozan melalui Watshap. Anehnya, ketika ditanya soal biaya pembuatan KTP hilang di Maluku Tengah, tidak butuh waktu lama, dia segera membalas pesan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, tak berani berkomentar soal jabatan Ketua TP PKK. “Saya no coment,” singkatnya saat ditemui Babeto.Id, di Kantor Kecamatan Salahutu, Selasa (29/4).
Meski begitu, Mario menegaskan, jabatan Ketua TP PKK yang sekarang di jabat oleh istri Sekertaris Daerah (Sekda), Maluku Tengah, sudah berdasarkan aturan yang berlaku. “Tapi itu kan sudah sesuai aturan,” tutup dia.
Sejauh ini belum ada kejelasan, kenapa Betty Epsilon Idroos, selaku istri Bupati, Maluku Tengah, tidak menjabat sebagai Ketua TP PKK. Bahkan bukan Mauren Vivian Haumahu, selaku istri Wakil Bupati yang ditunjuk.
Hal tersebut sempat menimbulkan polemik di khalayak. Bahkan berbagai pendapat juga datang dari sejumlah politisi. Termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Maluku, Benhur G. Watubun.
Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Maluku itu, kepada media ini menyarankan, kalau bukan istri Bupati, baiknya jabatan Ketua TP PKK, di jabat oleh istri Wakil Bupati, dan bukan istri Sekda.
Sementara itu, mantan ketua KNPI Maluku, Asmin Matdoan, meminta istri Bupati Malteng, Betty Epsilon Idroos, dapat mungundurkan diri sebagai Komisioner KPU RI, dan membantu sang suami selaku pemimpin di Malteng. ***