JAKARTA, BABETO.ID – Pergerakan Pelajar Maluku (PPM) meminta Kejaksaan memeriksa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Yeni Rosbayani Asri, terkait pengelolaan anggaran PKK.
“Kami berharap Kejaksaan memeriksa istri Bupati SBB, Yeni Rosbayani Asri,” kata Wakil Ketua Umum PPM Bidang Advokasi, Abdulrahman Bugis, Senin (9/3/2026).
Ia menyebut terdapat dugaan anggaran PKK di Kabupaten SBB lebih besar dibandingkan anggaran sejumlah dinas terkait di daerah tersebut.
Menurutnya, PPM juga berencana melakukan aksi untuk meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat dalam penanganan dugaan kasus korupsi di Maluku.
“Kami akan melakukan aksi meminta Kejagung dan KPK terlibat dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Maluku,” ujarnya.
PPM menilai kondisi tersebut tidak wajar dan meminta pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara hati-hati serta transparan.
Abdulrahman juga mengingatkan Bupati SBB, Asri Arman, agar menegur istrinya supaya tidak melampaui kewenangan dalam pengelolaan anggaran di daerah.
“Kami mengingatkan bupati dan istrinya untuk berhati-hati serta tidak sewenang-wenang dalam menggunakan anggaran, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit,” tutupnya.***
Komentar