AMBON, BABETO.ID – Plt. Sekwan DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal secara sepihak dan semena-mena memutus mata rantai ekonomi media yang selama bertahun-tahun telah membackup kinerja para anggota DPRD Maluku.
Parahnya lagi tidak ada alasan yang jelas atas pemutusan kerja sama beberapa media online tersebut. Padahal wartawan perwakilam media-media tersebut, selalu hadir dan eksis selama aktifitas yang berlangsung di rumah rakyat kawasan Karang Panjang.
Bukan hanya itu, sikap dari istri Kadis Kehutanan Maluku, Haikal Baadila ini juga dianggap dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan peran media, sering berkonsultasi dengan beberapa oknum wartawan dekatnya.
Namun secara kemampuan kewartawan itu tidak memilki kompoten kemampuam sebagai jurnalis yang profesional.
“Diera pak Bodewin M. Wattimena, M.Si, tidak ada pemutusan kerja sama media, tapi kemitraan selalu dijaga, beda jauh dengan sikap Plt Sekwan sekarang sangat miris,” tegas salah satu pimpinan media, belum lama ini.
Selain itu, Plt Sekwan yang kerap disapa ibu Farah dan suaminya yang kini menjabat Kadis Kehutanan Maluku, merupakan salah satu orang dekat mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang gagal terpilih kembali di Pilgub kemarin.
Kini sepak terjang Farah untuk tetap mempertahankan jabatan dari Plt menjadi divinit, dikabarkan telah melakukan pendekatan dengan para pimpinan DPRD Maluku untuk mendapat dukungan agar disampaikan ke Gubenur dan Wakil Gubernur pilih.
Sayangya sepak terjang istri Kadis Kehutanan Maluku ini, pupus ditengan jalan lantaran informasi jabatan Sekwan DPRD Maluku akan diisi salah satu pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku berinisial F yang secara persyaratan sudah memenuhi syarat.
“Dia (ibu Farah) tidak bisa begitu caranya untuk memutus kerja sama dengan media secara sepihak, dan lebih memilih media yang disinyalir titipan anggota dewan, bahkan mendengar kronis-kronis wartawan yang dekat dengan dirinya, dia tidak takut dosa ka, kasihan gimana nasib wartawan yang medianya diputus kerja sama, itu sadis dan prikemanusiaan,”tegas sumber.
Selain itu, sumber media ini meminta agar kinerja Plt Sekwan perlu dievaluasi kembali, bahkan bila perlu ada investigasi KPK atas pengelolaan anggaran khususnya pada progam pembuatan Buletin DPRD yang diduga ada indikasi Mark up. ***