AMBON, BABETO.ID – Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dianggap sangat pro rakyat. Tidak suka dengan pihak-pihak yang sengaja permainkan hak warga atau tenaga kerja.
Jika kedapatan ada yang begitu, dengan ekspres DPRD Ambon lewat Walikota, akan mengambil langkah tegas. Tidak pandang bulu, besar atau kecil perusahaannya.
Perusahaan nakal seperti ini, tidak bakal lolos dari cengkeraman DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Bisa terancam gulung tikar karena ijin operasi akan dicabut.
“Kita bisa blacklist, kita bisa cabut ijin perusahaan lewat tangan Walikota,” tegas Ketua DPRD Ambon, Morits Tamaela, kepada Babeto.Id di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (24/3) lalu.
Secara pribadi, lanjut politisi Nasdem ini menjelaskan, perusahaan manapun tidak boleh terlambat memberikan hak karyawan. Baik gaji, THR atau pasangon lain.
“Kita tindaklanjuti. Lewat komisi kita rekomendasikan ke Dinas terkait untuk memproses. Ada pihak nakal kita tindaklanjut,” cetusnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Ambon, Aris Soulisa, mengaku, THR karyawan harus dikasih, 7 hari sebelum lebaran. Itu diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016.
“Pak Presiden sudah mengingatkan itu. Dan bukan hanya perusahaan besar, tetapi semua yang namanya perusahaan,” ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.
Untuk memastikan THR karyawan diberikan berdasarkan peraturan, DPRD dan Pemkot lewat Dinas Tenaga Kerja, dalam waktu dekat akan melakukan on the spot ke setiap perusahaan.
“Kita sudah rapat dengan Disnaker, dan kita sudah sepakat untuk melalukan on the spot di perusahaan termasuk rumah-rumah kopi yang beroperasi di Kota Ambon,” pungkasnya. ***