AMBON, BABETO.ID – Pemuda Muhammadiyah Maluku mengusulkan sistem pemerintahan Monarki Lokal di Maluku dari pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD.
“Ini sejalan dengan julukan Maluku sebagai negeri raja-raja,” kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, Wandri Makassar, pada Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan kalau alasan pilkada dikembalikan ke DPRD karena harganya mahal dan rawan korupsi, baiknya daerah-daerah yang punya sejarah kerajaan itu dikembalikan saja ke raja-raja lokal.
“Toh yang bangun negeri ini juga rakyat-rakyat kerajaan, kapan memang Indonesia ini ada. Jahu sebelum itu sudah ada kerajaan Huamual, Kerajaan Tanah Hitu, Kerajaan Kayeli, dan lain-lain,” ujar Wandri.
Lanjut dia bahwa, pemilihan itu hanya sekali seumur hidup raja tersebut, sampai mati baru pilih lagi, jadi selama raja masi hidup tidak ada pemilihan biar tidak menguras anggaran.
Jadi ini juga seperti sistem Khalifaan Islam, pergantian Khalifa itu ketika Khalifa sebelumnya meninggal, dan Khalifa Islam itu tidak harus keturunan raja, atau anak Rasul langsung, tapi dipilih kembali.
“Jawa saja bisa, macam di Yogjakarta itu kan Monarki Lokal. Karna di Maluku tidak ada keturunan raja sekelas tingkat provinsi dan kabupaten kota, maka raja harus dipilih oleh rakyat tapi hanya sekali seumur hidup dia (raja),” ucap Wandri.
Karena kalau dikembalikan ke DPRD malah yang jadi raja itu ketua umum -ketua umum partai, sesuka dia nanti mengarahkan untuk memilih siapa saja jadi kepala daerah di daerah kita.
“Kalau ketua umum-ketua umum partai tingkat pusat itu bersepakat orang Jawa atau orang dari Kalimantan atau Sulawesi jadi kepala daerah di Maluku, kita sebagai rakyat jelata ini bisa apa, anggota DPRD kita mau melawan dapat PAW,” ungkap Wandri.
Kalau kasi uang ke rakyat dianggap mahal, bagi Wandri lebih baik ke rakyat dari pada kasih kepada DPRD. Karna uang saking banyak beredar ke DPRD bisa saja ada anggota DPRD yang nakal-nakal dia bisa menikah banyak karna uangnya banyak.
“Biar tidak ada jalan mereka untuk menghambur-hamburkan uang, karna saking banyak nanti kemana-mana mereka itu yang nakal-nakal. Biar saja rakyat peras mereka lebih baik, karna mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat,” tuturnya.
Ia yakin kalau anggota DPRD yang selalu setia dengan rakyat, memperjuangkan hak-hak ralyat, pasti tidak akan mahal itu pemilihan DPRD, pemilihan bupati, walikota maupun gubernur, karna rakyat sudah mencintai dirinya.***
Komentar