AMBON, BABETO.ID – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku perhatian terhadap insiden yang terjadi dibeberapa desa di Maluku hinga memakan korban jiwa.
“Kami memberikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian-kejadian yang terjadi,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Kader, Farhan Sunet, via watsapp pada Jumaat (4/4).
Gerbong Pemuda Negarawan itu menilai hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial di Maluku jika tidak ditangani dengan tepat.
“Atas nama Pemuda Muhammadiyah Maluku, saya menyampaikan pentingnya upaya preventif dalam menangani potensi konflik yang bisa merembet ke desa-desa lain,” ujar Farhan Sunet
Ia menekankan bahwa jika pihak keamanan tidak segera mengambil langkah tegas dan konsisten, maka risiko konflik akan meluas, menciptakan ketegangan antar desa yang berdampak buruk bagi masyarakat.
“Kami mengusulkan perlunya pemetaan wilayah rawan konflik yang lebih baik, di mana pemerintah bersama aparat keamanan harus mendeteksi dan menentukan zona-zona yang berpotensi menjadi titik panas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa wilayah seperti Malteng, Tual, Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, Seram Bagian Barat, Pulau Buru, harus menjadi fokus utama dalam penanganan, terutama Malteng dan Tual dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.
“Pemerintah dan pihak keamanan harus memiliki desain pemetaan yang jelas, agar dapat bekerja sama dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini,” beber Suneth.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran pihak keamanan dalam mendeteksi konflik yang berakar pada kesalahpahaman antar individu atau kelompok.
“Konflik sosial sering kali bermula dari kesalahpahaman, dan kita perlu memastikan bahwa aparat keamanan proaktif dalam menangani masalah tersebut,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan-persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah, yang menurutnya belum sepenuhnya ditangani dengan baik oleh pemerintah dan aparat terkait.
“Contoh kasus sengketa tanah di wilayah Tual yang hingga kini belum terdeteksi oleh pihak berwenang,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa kasus-kasus sengketa tanah dapat menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Olehnya itu, perlu ada tindakan nyata dari pihak keamanan dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Olehnya itu kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan menjaga kedamaian di Maluku sangat penting,” ujarnya
Ia berharap dari kolaborasi yang dilakukan agar berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya konflik yang merugikan masyarakat.***