AMBON, BABETO.ID, – Pemuda Muhammadiyah Maluku berencana melakukan gerakan Sasi Laut Maluku sampai pemerintah pusat menetapkan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
“Kami berencana akan ada gerakan besar, menuntut pusat tetapkan Maluku sebagai provinsi kepualaun,” kata Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Bidang Kemaritiman, Abubakar Mahu, pada Senin (10/11/2025).
Ia mengatakan kalau Maluku tidak bisa dihitum luas daratan saja, namun lautan juga, karna Maluku terdiri dari ratusan pulau.
“Gerakan ini kita akan mengajak semua pemangku adat disemua daerah dan kita akan bergerak serentak disemua daerah kabupaten kota,” ujarnya.
Mahu menambahkan kalau gerakan ini berlandaskan kepada Deklarasi Juanda dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tentang masyarakat hukum adat.
“Deklarasi Juanda itu menegaskan kalau kesatuan Indonesia itu terdiri dari Darat dan Laut, sementara Indonesia ini terbentuk dari kesatuan daerah-daerah, Indonesia bukan berdiri sendiri, terus kenapa wilayah daerah dihitum hanya darat sementara laut berapa mil itu dibilang milik negara,” ungkapnya.
Lanjut dia bahwa, gerakan ini akan menolak dan melawan semua aktifitas yang ada di laut Maluku, kita akan melakukan gerakan blokade semua aktifitas yang ada dilaut seperti Blok Masela maupun kapal-kapal yang bukan milik orang asli Maluku dilarang berkeliaran di Laut yang sudah di Sasi.
“Kita meminta pemerintah pusat untuk memastikan Maluku sebagai provinsi kepulauan. Papua dan Aceh saja bisa diberi otonom khusus kenapa Maluku minta provinsi kepulauan saja tidak bisa,” tegasnya.
Wilayah laut Maluku besar, sumber daya alam banyak dan kaya, kanapa tidak dihitum sebagai wilayah Maluku.
“Kita ini sudah miskin, anggaran kecil, malah dipangkas lagi, makin hari makin susah kita orang Maluku,” tambahnya.
Rencana gerakan Sasi laut ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, mungkin dibulan Desember atau awal tahun depan 2026.
“Gerakan Sasi laut ini bukan gerakan main-main, ini juga merupakan gerakan adat karna ada hubungan dengan ritual sakral orang Maluku, jadi ini bagian dari keseriusan kita menginginkan Maluku sebagai Provinsi kepulauan, dan kita akan berjuang sampai pusat menetapkan,” tutup Abubakar.***
Komentar