AMBON, BABETO.ID – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku secara terbuka dan tegas membantah narasi yang menyebut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memiliki sikap “benci Islam”.
PWPM berpandangan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, berlebihan, dan berpotensi merusak harmoni sosial yang selama ini dijaga bersama oleh masyarakat Maluku.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemudah Muhammadiyah Maluku Imbing Tuhuteru dalam pernyataannya, pada Selasa (17/2/2026), ia menyebut bahwa tuduhan yang menyentuh isu agama tidak boleh dilontarkan tanpa bukti yang jelas dan terukur.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari demokrasi, namun membingkainya dengan sentimen keagamaan tanpa fakta hanya akan memperkeruh suasana.
“Kalau ada kebijakan yang tidak disepakati, mari kita bahas secara rasional dan terbuka. Tapi jangan membawa-bawa agama untuk menyerang pribadi atau jabatan seseorang. Itu tidak sehat bagi demokrasi dan tidak baik bagi persaudaraan kita di Maluku,” tegas Tuhuteru.
Ia mengingatkan bahwa Maluku memiliki pengalaman sejarah yang tidak ringan terkait konflik sosial.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk lebih dewasa dalam menyikapi informasi, terutama yang beredar di media sosial, group percakapan daring dengan akun palsu yang profokatif dan meresahkan.
Menurut Tuhuteru, hingga saat ini tidak ditemukan kebijakan resmi pemerintah daerah yang secara eksplisit menunjukkan sikap diskriminatif terhadap umat atau organisasi Islam.
Ia justru melihat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa punya jiwa besar dan cinta yang luas untuk seluruh masyarakat maluku hal ini bisa dilihat pada ruang komunikasi yang tetap terbuka antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lintas agama tanpa membedakan sedikitpun.
Pemuda Muhammadiyah Maluku juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh narasi yang cenderung provokatif.
Literasi informasi dan verifikasi fakta, kata Tuhuteru, harus menjadi budaya bersama agar ruang publik tidak dipenuhi asumsi dan prasangka buruk.
“Kita ini bersaudara. Jangan sampai perbedaan pandangan politik dijadikan alasan untuk memecah belah umat. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan luka sosial yang seharusnya tidak perlu,” ujarnya.
Kami dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan tabayun dalam menyelesaikan perbedaan.
Kami minta Kapolda Maluku untuk segera menindaklanjuti dan menagkap pemilik akun penyebar hoaks dengan narasi kebencian serta menyerang pribadi di media sosial dan group percakapan daring Jika ditemukan unsur penyebaran informasi yang tidak benar dan meresahkan masyarakat.
“Maluku dibangun di atas nilai persaudaraan. Jangan kotori dengan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mari jaga marwah daerah ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih,” tutupnya.***
Komentar