AMBON, BABETO.ID – Opini Basyir Tuhepaly, seorang aktivis Ingusan yang memfitnah senator Maluku Nono Sampono, Jenderal jajan suara di Maluku dan menikmati hidup di Jakarta.
Dia juga menyatakan”menurut saya, lebih pantas disebut sebagai Jenderal numpang dapil karena tak terasa kehadirannya sebagai pembela kepentingan Maluku”.
Basyir Tuhepaly, menilai secara subjektif menyatakan Senator Nono Sampono tidak punya andil dan kontribusi nyata yang belum terlihat terutama menyuarakan kepentingan masyarakat, dia beranggapan sebagai senator dari dapil Maluku tapi hatinya untuk Jakarta, pernyataan provokatif tersebut dinilai sebagai opini sampah dari hasil orderan senior.
Menurut salah satu tim Nono Sampono Sutriono Mohamadi, menilai opini tersebut adalah pernyataan ngawur yang menyesatkan publik demi mencari sensasi murahan dan ingin viral saat ditangkap polisi.
Karena argumentasinya bukan dibangun atas sebuah fakta dan data kebenaran, melainkan karena faktor sentimen negatif dan kebencian atas nama kritik.
“Kritik si Basyir itu ngawur dan menyesatkan, bisa di laporkan ke polisi karena menuduh sembarangan. Dia mungkin hidup terisolasi di bawah tanah, makanya tidak ikuti perkembangan kegiatan pak Nono di media”, demikian pernyataan tertulis Sutriono Mohamadi, pada Kamis (15/08).
Menurutnya sebagai seorang aktivis dan bagian dari Civil Society, pentingnya mengawasi kinerja senator dan legislator Maluku, agar benar-benar bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan Maluku di senayan.
Tetapi harus kritik yang mendasar dan sesuai fakta, bukan dengar informasi emperan jalan dijadikan referensi untuk beropini apalagi modal berhalusinasi.
“Sebagai masyarakat berhak kritik wakil rakyat dan daerah, tapi kritikan harus sesuai fakta dan data, bukan umbar narasi kebencian yang bersumber dari eks HTI atas nama kritik, dia tidak bedahkan opini kritis dan fitnah sama hoax”, pungkas Sutriono.
Lebih lanjut Sutriono Mohamadi menyatakan Basyir Tuhepaly, menuduh Nono Sampono “yang sibuk mengurus investasi pribadi diluar tanah kelahiran, bukan memperjuangkan solusi untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi” adalah fitnah keji dan bukti sesat fikir sebagai aktivis. Sebab, beliau selama ini bekerja di swasta bukan proyek pribadi.
“Basyir Tuhepaly sebarkan fitnah dan hoax cari viral karena dia terobsesi dengan pernyataan provokator Ahmad Khozinudin dan Faisal Sallatalohy eks HTI yang fitnah pak Nono selama ini, dia diduga simpatisan HTI,” ungkapnya.
Ia menambahkan Basyir Tuhepaly mempertanyakan kontribusi Nono Sampono untuk Maluku menunjukan dia malas membaca dan tidak mengikuti media.
Sebab Nono Sampono sebelum jadi anggota DPD pun telah berkontribusi nyata untuk Maluku saat jadi Wakil Komandan Paspampres di era Gusdur-Megawati.
Kala itu beliau lah yang bicara dengan Presiden dan Wakil Presiden, agar usulan daerah pemekaran baru di Maluku bisa terealisasi, sehingga orang jangan sibuk dengan konflik tapi pembangunan.
Nono Dampono lah yang menghadap GusDur-Megawati saat itu, supaya dilakukan penetapan usulan beberapa daerah pemekaran Kabupaten/kota baru di Maluku.
“Aktivis Ingusan Basyir itu buta informasi dan hanya jadi alat propoganda seniornya, makanya dia tidak tau pak Nono Sampono sudah banyak berbuat untuk Maluku, beliau lah yang dulu bicara dengan Presiden Gusdur dan ibu Megawati supaya direalisasikan daerah pemekaran di Maluku”, kata Sutriono.
Senator Nono Sampono juga selama ini, lantang suarakan 13 DOB Maluku di pusat dan dibuktikan dengan sering menerima audiens anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku.
Selain itu, ia juga menjadi corong utama memperjuangkan RUU daerah kepulauan menjadi inisiatif DPD RI saat menjabat Wakil Ketua 1 DPD RI.
“Pak Nono sudah banyak berbuat untuk Maluku, selama 3 periode sudah turun di kurang lebih 800 desa di Maluku, termasuk suarakan kepentingan masyarakat dan hampir injak 118 kecamatan di Maluku”, tegas Sutriono.
Peran Nono Sampono tidak diragukan lagi, memperjuangkan RUU daerah kepulauan, bersama rekan-rekan mendorong blok masela dikelola secara onshore.
Selain itu, beliau juga sering turun ke masyarakat untuk bicara kepentingan mereka, bahkan ia tidak pernah absen melaksanakan semua tugas reses dan kunjungan dapil.
“Pak Nono juga lah yang menawarkan konsep Ambon New Port ke Pemerintah pusat dan konsultan bank dunia, yang sekarang sudah di ganti nama dengan Maluku Integrated Port, cuman aktivis Ingusan kemarin sore saja tidak tau makanya suka fitnah dan bangga pamer kebodohannya”, ujar Sutriono.
Kendati demikian, seorang senator bukan melakaun pengambilan keputusan layaknya pejabat Eksekutif, karena anggota DPD dan DPR hanya bisa mengawasi kinerja pemerintah pusat.
Tugas dan fungsi organ Negara Legislatif dan Eksekutif itu berbeda, sehingga salah alamat bila urusan Eksekutif dibebankan diatas pundak Legislatif.
Jadi masalah kemiskinan, keterbelakangan infrastruktur, minimnya akses pendidikan, dan terbatasnya layanan kesehatan di wilayah kepulauan menjadi tugas utama pemerintah sebagai Eksekutif, bukan tanggungjawab seorang senator atau legislator.
Hal ini, menunjukan Basyir Tuhepaly orang yang tidak belajar tentang tupoksi anggota DPD RI dan DPR RI.
Basyir Tuhepaly, ternyata bukan hanya kekurangan etika dan sopan santun, tetapi juga kekurangan pengatahuan tentang tupoksi anggota DPD.
“Sebab, bicara kontribusi dan andil untuk Maluku, pak Nono sudah banyak berjuang tapi kan lembaga Legislatif, bukan mengambil kebijakan kaya di Eksekutif”, tutupnya.***
Komentar