MAGELANG, BABETO.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku setengah mati membayar hutang dari pihak ketiga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Hal ini disampaikan Hendrik kepada Bupati dan Walikota se-Maluku di sela-sela retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang, Jawa Tengah.
Hendrik menyampaikan bahwa usai pelantikan kepala daerah kemarin, dirinya menghadiri undangan resmi dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) .
Adapun kehadirannya di Kemenkeu dalam rangka meminta reschedule atau menjadwalkan ulang pembayaran hutan PT. SMI oleh pemerintah provinsi Maluku.
“Selesai pelantikan di Istana kemarin beta hadiri undangan resmi ke Kementerian Keuangan minta reschedule pembayaran hutang SMI,” katanya dikutip dari postingan akun Tiktok Bungkus69, Senin, (24/02/25).
Ia menyampaikan bahwa pembayaran hutang SMI kalau bisa di jadwalkan ulang hingga tahun 2027.
Sebab, Hendrik mengaku setengah mati dalam pembayaran hutang tersebut yang lumayan besar kalau dibayar perbulan atau pertahun.
“Kalau bisa di perlu nanti katong (kita) bayar tahun 2026 saja, kalau bisa 2027 juga jauh lebih bagus lagi, ” ujarnya.
“Karena memang beta (saya) harus akui kalau katong setengah mati, sambungnya.
Pembayaran hutang SMI kepada Kementerian Keuangan ungkap Hendrik, dalam setahun harus ratusan miliar. Sementara perbulan harus belasan miliar.
” Satu tahun itu harus 137 miliar, satu bulan itu 11 miliar. Jadi memang berat sekali”ungkapnya.
Sedikit informasi, Pemprov Maluku dimasa kepemimpinan Murad Ismail telah melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nilainya fantastis mencapai Rp 700 Miliar.
Pinjaman dana senilai Rp 700 miliar, dari PT SMI untuk pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Namun mirisnya, pinjaman ini tanpa melalui persetujuan DPRD Maluku. ***