Hukum

Mahasiswa Demo KPU Buru di Kejati Maluku, Ini Lima Poin Tuntutan

1 Mins read

AMBON, BABETO.ID – Sejumlah mahasiswa atas nama Koalisi OKP Belah Rakyat demo terkait dana hibah Rp33 miliar KPU Buru tahun 2024 di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, pada Rabu (4/6).

Aksi yang dikoordinatori Alfian Holahulis mempertanyakan sikap tegas lembaga Adhyaksa itu dalam menangani kasus tersebut.

“Aksi kita kali ini mempertanyakan sikap tegas Kejati Maluku dalam mengusut anggaran hibah Rp33 miliar di KPU Buru,”tegas Adli Maswain saat menyampaikan orasi.

Aksi demo yang dikawal aparat kepolisian dari Polsek Sirimau, Polresta Pulau Ambon dan Pulau – Pulau Lease,  pendemo juga menampakkan kekecewaan mereka.

Menurut Adli, pada aksi mereka sebelumnya Kejati Maluku berjanji akan mengusutnya. Namun, hingga saat ini tidak ada progres penanganan dari laporan yang dimasukan awal.

“Mereka janji, tapi belum tepati dan tidak ada progres. Kita menuntut dan menagih janji Kejati Maluku” tegasnya.

Dikatakan Adli, kasus dugaan korupsi dana Hibah KPU Buru tahun 2024 sangatlah mudah pembuktikannya. Mengingat kasus tersebut bagian dari perkara pidana pembakaran kantor KPU Buru yang disidik Polres Buru.

“Harusnya KPU Buru melanjutkan penanganannya ke perkara korupsi. Sumber uang itukan bagian dari kasus kebakaran. Kita kecewa. Kita harap Kejati Maluku serius,”ujarnya mengakhiri orasi.

Sebelumnya dalam aksi tersebut, terdapat beberapa poin tuntutan, diantaranya :

1. Mendesak Polda Dan Kejaksaan Tinggi Maluku Usut Dugan Korupsi Dana Hiba Anggaran Pilkada 2024 Dari KPU RI Rp 33 Miliar di KPU Kabupaten Buru.

2. Minta Kejaksaan Tinggi Maluku Periksa Ketua KPU dan Jajaran KPU Kabupaten Buru Diduga Terlibat Dalam Penggelapan Anggaran Pilkada 2024 Senilai Rp 33 Miliar.

3. Minta Polda Maluku Periksa Ketua KPU dan Jajaran KPU Kabupaten Buru Diduga Terlibat Dalam Penggelapan Anggaran Pilkada 2024 Senilai Rp 33 Miliar.

Baca juga  Kapolda Maluku Diminta Bongkar Kasus Kebakaran KPU Kabupaten Buru

4. Mendesak KPU Buru agar segera membayar gaji dan Operasional PPS Di 82 Desa Selama 2 Bulan.

5. Mendesak Polda Maluku Untuk Mengevaluasi Polres Kabupaten Buru Karena Di Nilai Gagal penanganan Kasus Korupsi Di KPU Buru***

Related posts
HukumPendidikan

KNPI Temukan Dugaan Pungli di SMP Negeri 1 Kaduhejo Mencapai Rp 100 Juta

1 Mins read
PANDEGLANG, BABETO.ID — Ketua PK KNPI Kaduhejo, Novan Ahmad Fauzan, melaporkan temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMP Negeri 1…
Hukum

Gelapkan Dana PT Bank Moderen, Jaksa Eksekusi Empat Terpidana

1 Mins read
AMBON, BABETO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon mengeksekusi Empat pidana kasus penggelapan dana PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Ekspres tahun 2015-2022…
Hukum

Mahasiswa Bursel Demo Desak Periksa Kepala BPJN Maluku

1 Mins read
AMBON, BABETO.ID – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Maluku, pada Senin…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *