BURU, BABETO.ID – Dana hibah Rp. 33 Milyar tidak dipertanggung jawabkan dengan baik. Ketua KPUD Kabupaten Buru, Walid Azis mengaku uangnya sudah banyak.
“Uang saya sudah banyak,” kata Walid saat dikonfirmasi via WhatsApp, pada Senin (21/4).
Ia mengatakan dengan panik dan marah-marah saat dikonfirmasi BABETO.ID mengenai dugaan keterlibatan dirinya dalam pengelapan anggaran KPUD Kabupaten Buru.
“Jika mau modus penipuan. Kumpulin dulu data selengkap mungkin,” ujar Walid saat ditanya tentang anggaran KPUD Kabupaten Buru Rp. 33 M.
Walid mengatakan bahwa belajar dulu sana, agar lebih rapih cara aksinya (memfitnah wartawan denga tuduhan mau menipu dirinya).
“Ambil aja buat kmu jika bener ada uang 3.3 M,” ucapnya
Diketahaui bahwa polres Buru telah menetapkan tiga orang tersangka pembakaran kamtor KPUD kabupaten Buru.
Alasan dibalik membakar kantor KPUD Kabupaten Buru yakni untuk menghilangkan barang bukti pengelapan anggaran.
Sementara itu, Kapolres Buru, AKBP. Sulastri Sukidjang mengatakan masih melakukan pengembangan kasus dan menyelidiki kemungkinan ada keterlibatan pelaku lain dalam pembakaran kantor KPUD.
“Masih pengembangan kasus dan penyelidikan kemungkinan pihak lain dalam peristiwa (Pembakaran kantor KPUD Kabupaten Buru), tersebut,” kata AKBP. Sulastri, saat konfrensi perss pada Sabtu (19/4).
Dilansir dari facebook grup, @Info Terkini Kota Namlea, akun Pavel Bee, mengatakan bahwa bendahara dan sekertaris KPU Kabupaten Buru jangan memakai uang mereka (PPS).
“Kalau, pakai uang itu kamong (kalian) punya aja jang katong (kami) punya mari kamong pake,” ujarnya.
Sedangkan akun tiktok @meja.buru dalam vidionya pernah menduga ada keterlibatan komisioner KPUD Kabupaten Buru dalam pembakaran kantor KPUD demi menghilangkan jejak anggaran KPUD yang digelapkan.
Selain itu, Koordinator Forum Komunikasi Pemuda Buru Wilayah Kota Ambon, Tamsi Takimpo, menambahkan bahwa yang perlu diperiksa atas dugaan itu, lima orang komisioner, dan Sekertari serta Bendahara KPU Buru.
“Kami menduga ada penyalagunaan dana hiba oleh kelompok tertinggi di KPU kabupaten Buru,” sebutnya.
Dari kejadian itu, ada 83 anggota PPS yang belum mendapatkan gajinya selama dua bulan dalam saat pilkada serentak 2024.***