AMBON, BABETO.ID – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku secara resmi menantang Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Cabang Ambon untuk melakukan uji publik dan debat terbuka terkait pemberitaan dugaan gratifikasi tambang emas Gunung Botak yang dikaitkan dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Maritim DPD IMM Maluku, M. Ramadan Tuhelelu, di Ambon, pada Sabtu (28/2/2026), sebagai respons atas berkembangnya opini publik mengenai isu tersebut.
Menurut Ramadan, tuduhan gratifikasi merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak dapat dibangun di atas asumsi atau narasi spekulatif.
Dalam negara hukum, kata dia, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus disertai bukti konkret, terverifikasi, serta memiliki konstruksi hukum yang jelas.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang benar dan berbasis data. Jika ada dugaan gratifikasi, maka harus disertai evidensi yang kuat, bukan sekadar opini. Tanpa itu, tuduhan berpotensi mencederai prinsip praduga tak bersalah,” ujarnya.
DPD IMM Maluku menilai isu ini telah menjadi perhatian luas masyarakat dan berimplikasi terhadap citra daerah di tingkat nasional.
Karena itu, IMM mendorong agar polemik tidak berkembang menjadi penghakiman publik tanpa dasar hukum yang memadai.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, IMM menantang LAPMI Cabang Ambon untuk memaparkan secara terbuka data, kronologi, serta dasar hukum dari tuduhan yang disampaikan dalam forum akademik yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan unsur penegak hukum.
“Kami siap hadir dalam debat terbuka. Jika memang ada data dan dokumen yang valid, silakan dibuka secara ilmiah,” tegas Ramadan.
Namun jika tidak, maka perlu ada klarifikasi agar ruang publik tidak dipenuhi framing yang prematur.
Ia menambahkan, sektor pertambangan emas di Gunung Botak memang kerap menjadi sorotan terkait persoalan tata kelola dan legalitas.
Namun demikian, setiap tuduhan tetap harus diuji secara proporsional, objektif, dan bertanggung jawab.
IMM, lanjutnya, tidak dalam posisi membela individu tertentu, melainkan menegaskan pentingnya integritas intelektual dalam gerakan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa harus tetap kritis dan tajam, tetapi juga akurat serta berbasis fakta. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial, namun integritas akademik adalah fondasinya,” pungkasnya.***
Komentar