AMBON, BABETO.ID – Hena Hitu bersatu dukung Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.
“Hena Hetu power full mendukung dan memgawal kebijakan Gubernur HL dan AV untuk kebaikan dan kemajuan Maluku,” kata Juru Bicara, Hena Hetu, Rauf Pelu pada Senin (23/6).
Ia mengatakan bahwa pemerintah akan fokus untuk terus bekerja kepada masyarakat ketimbang mendengar ocehan tak berbobot yang tak objektif memberikan penilaian terhadap pemerintahan lawamena.
“Kita ini tim yang bekerja untuk kemenangan HL, secara statistik, angka kemenangan di wilayah Jazirah sangat besar. Sehingga, kami sudah final, akan power full kawal kebijakan HL-AV,” ujarnya
Pelu juga menambahkan bahwa gubernur dan wakil gubernur bekerja untuk Maluku dan tak peduli dengan ocehan yang tidak objektif ke pemerintahan mereka.
Anggaran Pembangunan Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Maluku senilai Rp.14,5 Miliar menuai pro-kontra.
“Kritik anggaran renovasi Rumjab yang merupakan asset daerah dinilai tendensius dan salah kaprah,” ucapnya
Pelu menegaskan, anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan renovasi Rumjab Gubernur tak perlu di polemikkan. Bagi dia, selama 5 tahun, Rumjab tak ditempati.
Sehingga besaran anggaran renovasi mencakup landscap, interior/eksterior dan mobiler berdasarkan pehitungan dan analisis pengadaan barang dan jasa Pemda Maluku untuk asset daerah.
Apalagi, Rumjab merupakan salah satu icon daerah.
Rumjab Gubernur sebagai kepala daerah di Maluku adalah icon. Di Rumjab ada kamar dengan standar president untuk menjamu tamu negara.
Tak mungkin, kediaman Gubernur pakai gaba-gaba dan daun atap?. Harus didasadari bahwa 5 tahun kediaman Gubernur tak ditinggali, maka daerah harus memperbaiki secara layak baik landascap, interior maupun mubiler,” tuturnya
Rauf menyebut, sebagai negara hukum, sah-sah saja setiap orang menyampaikan pendapat didepan umum. Namun, agar tidak terkesan kosong dan ‘nyinyir’, aktivis OKP dan eks timses politik harus berbasis data.
Punya refrensi, bahkan, lanjut Rauf, kritikan soal anggaran Rumjab tak menanggung Gubernur HL yang sedang bekerja untuk Maluku pung Bae.
Penyampaian pendapat ecara kritis diatur dalam UU. Tetapi, agar lebih berbobot dan tidak nyaring karena kosong, maka aktivis harus punya data. Pahami konsep.
“Secara tegas, apa yang disampaikan tak menganggu gubernur dalam kerja-kerja untuk Maluku pung Bae,”tegasnya.
Bagi dia, anggaran renovasi Rumjab silahkan diaudit. Apakah melanggar aturan? Perbaikan Rumjab karena menjadi bagian penting dari pelaksanaan anggaran pemerintah daerah bukan keinginan Gubernur.
“Pemeliharaan dan perbaikan rumjab sebagai asset daerah itu dilakukan berdasarkan perintah UU, bukan keinginan HL. Konteksnya beda, jangan asal tuding. Inikan orang yang gak paham,” utarnya
Baginya, pernyataan KNPI Maluku agar HL mundur dari jabatan Gubernur menunjukkan ketidak pamahan terhadap tools demokrasi.
Inikan tidak paham, emangnya pak Gub mundut atas perintah apa? Pak Gubernur itu dipilih secara konstitusional.
“Koar-koar, politisi untuk audit anggaran Rumjab silahkan dialukan. Jangan gertak, karena itu tak memiliki pelanggaran hukum,” tegasnya.***
Komentar