JAKARTA, BABETO.ID – Rapat bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa perjuangkan sektor perikanan Maluku.
“Maluku ini kan merupakan provinsi kepulauan, yang terdiri dari 92,4 persen itu lautan dan hanya 7,6 persen yang daratan,” kata Hendrik saat dikonfirmasi pada Rabu (30/4).
Ia mengatakan kalau dengan luas lautan yang demikian dan Maluku diketahui mensuplai 30 persen potensi perikanan nasional.
“Kita ini mensuplai 30 persen perikanan ke Jakarta, tetapi dari potensi perikanan nasioanl 30 persen itu terus terang saja, kita tidak dapat sesuatu yang signifikan dari potensi perikanan yang sangat besar itu,” ujarnya.
Karena sampai sekarang Kementrian Kelautan dan perikanan (KKP) memberlakukan relaksasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang memungkinkan terjadi alih muat hasil tangkapan itu di lautan
“Karena di laut, sehingga pemerintah provinsi (Maluku) tidak tahu berapa ton ikan yang di ambil dari laut-laut kita, berapa ton udang, berapa ton cumi dan sebagainya, karena kebijakan pemerintah pusat tersebut itu,” jelasnya
Selain itu dana bagi hasil dari sektor perikanan menurut Mentri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang di sampaikan saat Retreat di Magelang itu sangat kecil.
“Saya sedih juga karena, tidak bisa di bayangkan potensi perikanan yang begitu besar, tetapi dana bagi hasil kecil karena memang negara mempunyai data yang tidak tepat,” tuturnya.
Hendrik juga mengatakan kalau negara memperoleh data yang tidak akurat, karna proses alih muat di laut itu. Kalau saja semua hasil penangkapan itu didaratkan, ke pelabuahan-pelabuhan pendaratan ikan, pasti tercatat, ter record secara bagus sehinga Maluku bisa dapat manfaat dari potensi perikanan yang besar itu.
“Itu intermezo soal sektor perikanan,” tutup Hendrik soal potensi perikanan di laut Maluku.***