BANTEN, BABETO – Gerakan Mahasiswa Pandeglang (GEMPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, pada Jum’at (23/5).
“Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Koordinator Aksi, Arya Mandalika, via WhatsApp, pada Minggu (24/5).
Ia mengatakan kalau para demonstran menyuarakan kekecewaan atas lemahnya pengawasan terhadap program-program pemerintah desa serta adanya indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.
Mereka mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa dan menindak tegas aparatur yang terbukti menyeleweng.
“Kami menilai ada pembiaran terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel di sejumlah desa. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait,” ujarnya.
Mandalika menambahkan bahwa aksi ini juga menyoroti peran DPMPD yang dinilai belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.
“Para mahasiswa meminta adanya reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan dana desa,” ucapnya
Kemarin massa aksi membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan sempat melakukan aksi teatrikal sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja lembaga pengawasan di daerah tersebut.
“Hingga aksi berakhir, perwakilan dari kedua instansi belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa,” tuturnya.
GEMPA menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.***