MALUKU, BABETO.ID – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengambil keputusan dengan memindahkan dua anaknya yang berkebutuhan khusus, Sunan Vanath dan Ozil Vanath, ke SMA Kristen YPKPM Ambon. Kedua anak yang merupakan bagian dari kembar tiga ini sebelumnya menempuh pendidikan di Global Mandiri Jakarta.
Keputusan ini diambil seiring dengan kepindahan keluarga ke Ambon setelah Abdullah Vanath menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku.
Demi memastikan kesiapan sekolah, Wagub beserta istrinya, Rohani Vanath, melakukan kunjungan langsung ke SMA Kristen YPKPM Ambon, yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus, Rabu (26/3).
Abdullah Vanath menegaskan bahwa pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus adalah hak yang dijamin pemerintah.
“Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan proses pengajaran dan rutinitas sekolah, kami tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan efisiensi. Dana BOS dan BOPPD dari pemerintah provinsi tetap tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus tetap terjamin selama mereka tercatat dalam sistem Dapodik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi pendidikan inklusif di Maluku. Pemerintah tetap memberikan pilihan kepada orang tua, apakah ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah reguler dengan sistem inklusif.
Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Lani Laturiuw, menyatakan bahwa pihaknya telah berpengalaman menerapkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Bahkan, salah alumninya melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
“Dengan hadirnya Pak Wagub dan Ibu, kami ingin menegaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu tinggal di rumah. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah reguler. Kami melihat mereka memiliki potensi masing-masing. Ada yang mungkin lemah dalam intelegensia, tetapi luar biasa dalam kemampuan lain,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Maluku, Syamsulnandar Joisangadji, menegaskan bahwa pemerintah mendukung pendidikan inklusif melalui dua jalur utama: SLB dan sekolah inklusif. Saat ini, Maluku memiliki 16 SLB, tetapi masih ada daerah seperti Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya yang belum memiliki fasilitas tersebut.
“Kami terus berupaya agar setiap wilayah memiliki SLB. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan adanya guru pendidikan khusus dalam penerimaan P3K maupun CPNS,” jelasnya.
Sementara itu, Rohani Vanath, istri Wakil Gubernur Maluku, membagikan pengalamannya sebagai ibu dari anak berkebutuhan khusus.
“Saya memiliki empat anak, tiga di antaranya kembar, dan dua dari mereka berkebutuhan khusus. Mungkin saya adalah satu dari sedikit ibu yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengasuh dua anak spesial sekaligus. Mereka ini bukan anak yang ‘tidak normal’, mereka anak spesial yang memerlukan pola asuh dan perhatian khusus,” ungkapnya.
Ia mengaku tergerak untuk membawa anak-anaknya bersekolah di Maluku setelah melihat banyak anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut yang belum mendapat perhatian maksimal.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana anak-anak seperti ini di Maluku kurang mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, saat suami saya terpilih sebagai Wakil Gubernur, saya bertekad untuk membantu memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah ini,” tambahnya.
Rohani mengatakan, dirinya bersama Abdullah Vanath tidak malu mendapatkan titipan dua orang anak berkebutuhan khusus yang merupakan amanah dari Allah SWT
Dengan perpindahan dua anak Wagub Maluku ke SMA Kristen YPKPM Ambon, diharapkan semakin banyak sekolah di Maluku yang menerapkan pendidikan inklusif.
Langkah ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan hak pendidikan.