SBB, BABETO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) fraksi Partai Nasdem, Muhamad Rumuar gunakan narasi Republik Maluku Selatan (RMS) untuk mendapat perhatian pemerintah puasat.
Dilansir dari akun tiktok @memet.rumuar, pada Kamis (29/5), mengatakan bahwa andaikan Maluku diijinkan seperti Papua dan Aceh lalu seolah -olah diperhatikan untuk menjadi otonomi khusus.
“Papua dihentikan karna ada Gerakan Papua Merdeka atau OPM, dihentikan dan lahirlah otonomi khusus, mungkin Maluku juga lahirnya namanya RMS,” kata Rumuar.
Pernyataan itu muncul ketika Rumuar menangapi Anggota DPD RI Nono Sampono dalam acara silaturahim bersama DPRD Kabupaten SBB.
“Tadi pak Haji sampaikan jujur ini ibarat kata pepatah, nafsu besar, tenaga kurang,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa keinginan pemerintah daerah untuk membangun daerah namun terkendala dengan keuangan daerah.
“Pembagian keuangan secara nasional sangat merugikan kami di daerah, yang dikelilingi oleh pulau, yang tidak dipertimbangkan secara nasional,” ucapnya.
Rumuar menyingung daerah-daerah yang hanya dikuasai daratan ridak ada lautan yang besar, memiliki bajet lebih besar dari Maluku yang memiliki laut yang besar dari daratan.
“Kami di Maluku sudah memberi sumbangan yang besar pada bangsa dan negara ini, tetapi apa yang kita dapat dari negara ini (Indonesia),” terangnya.
Lumbung Ikan Nasional, mungkin akan menjadi bagian dari Maluku ini. Laut Aru dan beberapa menjadi indikator, berapa ton (Ikan dan hasil laut), tetapi apa yang di jawab oleh pemerintah pusat.
“Tidak ada yang kita dapat, olehnya itu ijinkan saya untuk menyampaikan, meskipun ini pedis, mungkin bisa perjuangkan secara nasional untuk lemerintah pusat mempertimbangkan,” tuturnya.
Antara luas wilayah darat dan Laut agar dapat menyerap APBN turun ke daerah untuk membangun daerah-daerah yang ada di Maluku.
“Tetapi kalau ini dibiarkan, jujur saja, kami tidak bisa membangun daerah ini, kami masi saja bergantung kepada APBN, kami tidak bisa lagi membangun daerah ini,” lanjutnya.
Lanjut Rumuar bahwa tidak bisa lagi membangun, kalau indikatornya mengunakan PAD.
“PAD kita itu kecil, putaran ekonomi cukup lemah, pendapatan perkapita publik rendah, ini yang menyebabkan pembangunan kita di daerah ini sangat lemah,” jelasnya
Kader Partai Nasdem itu mengakatan bahwa kelemahan yang dimiliki Maluku tetapi pemerintah pusta tidak pernah melihat ini sebagai sebuah indikator.
“Interpal waktu lebih dari lima periode, UU Kepulauan sampai detik ini, apa lemahnya nilai bergening, orang Maluku secara nasional, untuk memperjuangkan ini,” teriaknya.
Dalam penyampaian yang disampaikan Muhamad Rumuar itu, terdengar kata teriakan Merdeka, namun belum dapat dipasrtikan apa yang dimaksud dengan kata merdeka yang diteriakan itu.***