SBB, BABETO.ID — Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Seram Bagian Barat mendesak Bupati Seram Bagian Barat, Asri Amran, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkup pemerintah daerah.
Desakan tersebut disampaikan oleh Wandri Makasar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku.
Ia menilai, kebijakan mutasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berbasis pada hasil uji kompetensi yang telah menghabiskan anggaran daerah.
“Jika uji kompetensi tidak dijadikan dasar, maka berpotensi terjadi pemborosan anggaran dan melemahkan sistem merit dalam birokrasi,” ujar Wandri.
Ia juga menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perizinan terpadu, dan kependudukan yang dinilai memiliki catatan kinerja kurang optimal, namun belum tersentuh evaluasi melalui rotasi jabatan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik. “Sektor-sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika tidak dibenahi, maka pelayanan publik bisa terus stagnan,” katanya.
Sorotan khusus turut diarahkan pada Dinas Kesehatan. Wandri mengungkap adanya kegagalan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat tidak tercapainya target program.
Selain itu, ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan anggaran BPJS yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Ini menyangkut hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, sehingga harus ditangani secara serius,” tegasnya.
Di sisi lain, rotasi jabatan pada OPD strategis seperti pekerjaan umum, keuangan daerah, dan pertanian juga dinilai perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
Ia menekankan pentingnya setiap kebijakan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi.
Wandri juga mengkritisi wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang, terutama jika kondisi keuangan daerah masih memungkinkan.
“TPP berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja ASN. Jika dikurangi tanpa dasar yang jelas, tentu berdampak pada kualitas pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti rencana pengalihan anggaran ke sejumlah kegiatan lain seperti pokok-pokok pikiran DPRD, reses, dan proyek fisik.
Ia meminta agar langkah tersebut dilakukan secara transparan guna menghindari persepsi negatif di tengah masyarakat.
Wandri juga menilai peran organisasi PKK perlu ditempatkan sesuai fungsi sebagai mitra pemerintah daerah, bukan sebagai pelaksana utama program OPD, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti sistem penilaian kinerja ASN yang dinilai belum objektif. Menurutnya, hal ini berpotensi menghambat karier ASN yang berprestasi dan mengganggu profesionalisme birokrasi.
“Atas berbagai persoalan ini, kami mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait sejumlah isu yang disampaikan tersebut.***
Komentar