MALTENG, BABETO.ID – Bupati Maluku Tengah (Malteng) yang diwakili Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa melantik Saniri Negeri Pasanea di Masohi, Selasa, 29 Juli 2025.
Namun pelantikan Saniri tersebut tidak di akui dan diindahkan masyarakat Negeri Pasanea.
Sebab pelantikan Saniri tersebut diduga syarat akan kepentingan politik dan tidak melalui mekanisme adat (musyawarah rumah parentah) di Negeri Pasanea.
Hal itu disampaikan Ays Salaputa kepada media ini pada Minggu, 3 Agustus 2025. Ays mengatakan Negeri Pasanea adalah Negeri adat yang telah terbentuk sejak Indonesia merdeka.
Namun kata dia, seperti sedang di permainkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku tengah atas kepentingan politik tertentu.
“Negeri kami Negeri adat yang mana telah terbentuk tatanan adat sebelum Indonesia merdeka. Namun sekarang di obok-obok oleh pemkab Malteng atas kepentingan politik tanpa menghargai hak-hak masyarakat adat, ” ujarnya.
Asy menyatakan bahwa negeri Pasanea yang berada di Kecamatan Seram Utara Barat itu sedang tidak baik-baik saja. Sebab masyarakat adat menuntut keadilan terkait pelantikan Saniri Negeri Pasanea oleh Pemerintah Kabupaten Malteng tanpa mekanisme adat.
Selain itu, Ays juga mendesak agar Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea Munajib Salaputa S.Pd harus bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Negeri Pasanea.
Pasalnya, konflik tersebut mengakibatkan penganiayaan terhadap salah satu orang tua bernama Hasan Salaputa.
“Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Malteng juga turut bertanggungjawab. Konflik tersebut merupakan dampak atau imbas dari pelantikan Saniri Negeri Pasanea yang tidak melalui mekanisme adat, ” cetusnya.
Ditambahkan Ays, bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus bijak dalam menyikapi persoalan Negeri-negeri adat yang ada di Maluku Tengah agar tidak terjadinya konflik diantara masyarakat.
“Pemerintah harusnya menjadi payung buat masyarakat, “ucapnya.***
Komentar