MALUKU, BABETO.ID – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat, Iwan Tuhuteru, melontarkan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian dalam konflik lahan yang melibatkan warga dan PT Spice Island Maluku (PT SIM).
Dalam pernyataannya, Iwan menyebut cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat saat mengamankan aktivitas perusahaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas utama Polri sebagai pelindung rakyat.
“Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal! Rakyat bukan musuh negara. Polri lahir dari rakyat dan harus berdiri bersama rakyat, bukan jadi alat kepentingan perusahaan,” tegas Iwan dengan nada tinggi.
Ia menyoroti belum adanya kejelasan hukum atas kematian salah satu warga yang terjadi saat mempertahankan lahan mereka.
“Sudah ada yang meninggal, tapi tidak ada kejelasan hukum. Di mana tanggung jawab negara?” tambahnya.
Iwan juga menuding PT SIM bermain di balik layar, menggunakan alat berat untuk menggusur lahan warga di beberapa dusun tanpa penyelesaian sengketa yang sah.
“Perusahaan jangan main api di balik layar! Tunjukkan legalitas izin kalian secara transparan,” serunya.
Tak hanya aparat dan perusahaan, Iwan juga mengkritik Pemerintah Daerah yang dinilai lemah dan tak berpihak pada rakyat.
Ia mendesak agar segera diterbitkan PERDA batas wilayah sebagai dasar hukum, serta menghentikan seluruh aktivitas penggusuran.
“Hentikan penggusuran! Ganti dengan program produktif sesuai arahan Presiden: bantu rakyat dengan pupuk, bibit, dan alat pertanian modern untuk tingkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Konflik ini mencuat usai PT SIM, perusahaan pengolah pisang abaka, melakukan ekspansi lahan di Desa Eti,yang di kuasai oleh masyarakat setempat Kabupaten SBB, dengan menggunakan alat berat, meski status kepemilikan lahan masih disengketakan oleh warga.
Komentar