AMBON, BABETO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi dana BOS, SMP Negeri 9 Ambon, tahun anggaran 2020-2023 silam.
Para tersangka yaitu, Kepala Sekolah, yang juga selaku Kepala Satker pengelola dana BOS, inisial LP. Termasuk YP dan ML yang bertugas sebagai bendahara Sekolah.
Tiga kali mangkir dari panggilan, Kejari Ambon melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka LP, dirumah pribadinya, kawasan Lateri, Kecamatan Baguala.
Hal tersebut, diketahui berjalan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan pihak Kejari dalam upaya paksa itu, mereka dikawal langsung oleh anggota TNI-AD.
Kepala Kejari Ambon, Adhriyansah mengungkapkan, penetapan status tersangka dugaan korupsi ini, setelah penyidik temukan bukti kuat dalam gelar perkara.
Lebih lanjut, Adhriyansah mengatakan, hasil investigasi Kejari Ambon, dalam pengelolaan dana BOS periode 2020-2023 dimaksud, terdapat sejumlah penyimpangan.
Diantaranya, pembayaran honor fiktif untuk para Guru ketegori tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta kegiatan belajar mengajar yang tidak didukung dengan bukti hukum yang sah.
“Total kerugian negara akibat kasus tersebut sebesar Rp. 1.862.769.063,” beber Adhriansyah, kepada awak media, saat konfrensi pers, pada Kamis (27/2/2025).
Berdasarkan data, Adhriansyah menjelaskan, SMP Negeri 9 Ambon menerima alokasi dana BOS sebesar Rp. 1,4 M tahun 2020, Rp. 1,5 M 2021, Rp. 1,4 M 2022, dan Rp. 1,5 M 2023.
“Semua dana-dana tersebut, dikelola langsung oleh tersangka LP, YP, dan ML, tanpa melibatkan pihak lain dari SMP Negeri 9 Kota Ambon,” sebut Adhriansyah.
Ketiga tersangka itu, dijerat dengan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU yang sama.
“Kami memutuskan menahan para tersangka di Lapas Perempuan Kelas III Ambon selama 20 hari. Penahanan ini dilakukan untuk menghindari risiko para tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” tukasnya.
Karena kasus ini sudah menjadi sorotan publik, Adhriansyah menambahkan, proses hukum akan berjalan transparan. Para tersangka bakal diproses sesuai ketentuan hukum yang ada. ***