oleh

Kerugian Negara Rp2,48 Miliar, Kejari MBD Tetapkan Kontraktor sebagai Tersangka Korupsi Proyek Jalan

-Berita, Hukum-7 Dilihat

AMBON, BABETO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan satu orang tersangka berinisial DT dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua paket proyek jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Akibat perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari MBD setelah mengumpulkan alat bukti dan melakukan serangkaian proses penyidikan.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, DT diketahui merupakan pihak penyedia atau kontraktor pelaksana dua paket pekerjaan, yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) Kabupaten MBD.

Kedua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2025. Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000, sedangkan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.

Proses tender kedua proyek berlangsung pada 12 September 2025. PT CIE Elegan Construction kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender.

Selanjutnya, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.

Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak dilaksanakan. Hasil pemeriksaan penyidik menunjukkan progres fisik pekerjaan mencapai nol persen.

Meski pekerjaan tidak berjalan, pihak penyedia diketahui telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383. Dana tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Penyidik juga menemukan tidak adanya mobilisasi peralatan maupun aktivitas pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres pekerjaan 100 persen pada Tahun Anggaran 2025. Namun, faktanya tidak terdapat pekerjaan fisik yang dilaksanakan.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383.

Penyidik menduga terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memperkaya diri sendiri atau menguntungkan pihak lain.

Atas dugaan perbuatannya, DT disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, tersangka juga dikenakan sangkaan subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DT langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Rabu, 18 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejari MBD menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penanganan perkara ini diharapkan menjadi bagian dari upaya pengawasan penggunaan keuangan negara agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *