JAKARTA, BABETO.ID – Penyederhanaan tahapan konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta penguatan dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembentukan regulasi di daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa proses konsultasi rancangan Perda perlu disederhanakan agar pemerintah daerah tidak harus menjalani tahapan konsultasi secara berulang dan terpisah.
Hasil fasilitasi diharapkan dapat sekaligus menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral tanpa mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan.
Selain itu, dukungan pemerintah pusat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pembentukan Perda berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan 11 kabupaten/kota serta menghadapi tantangan keterbatasan akses dan sumber daya di sejumlah wilayah.
Terkait rekomendasi DPD RI, forum tersebut juga menyoroti pentingnya menjadikan rekomendasi sebagai instrumen peringatan dini (early warning) dan pengayaan informasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD, tanpa membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembentukan Perda.
Mekanisme tindak lanjut rekomendasi juga diharapkan tidak menciptakan persyaratan formal atau tahapan baru yang justru menghambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Secara khusus, pembentukan Perda di Maluku perlu memperhatikan karakteristik masyarakat kepulauan, kearifan lokal, kelembagaan adat, serta potensi dan persoalan pembangunan di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Regulasi daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga harus didukung kesiapan kelembagaan, pembiayaan, dan kemampuan implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui dialog nasional tersebut, diharapkan kebijakan legislasi daerah semakin adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga Perda yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara regulasi, tetapi juga efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.***








Komentar