JAKARTA, BABETO.ID – Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran bersama sejumlah pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden sekaligus meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Ia juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden.
Berdasarkan keterangan Ketua MPR, Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya. Ia hanya menyampaikan maksud kedatangannya dan meminta agar proses pengunduran diri segera diproses.
Penyerahan surat pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik nasional, menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran serta munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan proses pemakzulan dirinya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, MPR RI akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran melalui mekanisme kelembagaan.
Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menentukan tahapan selanjutnya.
Sesuai ketentuan konstitusi, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.
Presiden juga nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme sidang paripurna.
Dengan penyerahan surat tersebut, proses pengunduran diri Gibran memasuki tahapan konstitusional yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara terkait.
Perkembangan ini menjadi salah satu peristiwa politik penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membuka babak baru dalam proses penentuan Wakil Presiden Republik Indonesia berikutnya.***
Komentar