JAKARTA, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026), di Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2 tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin.
Uji publik tahun ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi untuk mendalami komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan badan publik, termasuk dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan informasi, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting dalam mendorong pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***
Komentar