BOGOR, BABETO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB FAMI (From Anak Muda Indonesia Institut), Usra Waiulung atau Ucha, angkat bicara terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, pada 23 September 2026.
Ucha menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang diduga tidak semestinya berada di lingkungan lapas.
Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang berada di area sekitar lapas dan disebut menyerupai hunian atau klaster.
Di dalam salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas berupa ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, pendingin ruangan, hingga fasilitas kebugaran. Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu lokasi.
Ombudsman juga menyebut timnya sempat mengalami penolakan ketika hendak memasuki area tertentu. Bahkan, menurut keterangan Ombudsman, terjadi aksi dorong-dorongan saat petugas berupaya menghalangi pemeriksaan.
Tim kemudian menemukan seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan dan menyebut dirinya membayar untuk tinggal di lokasi tersebut.
Atas temuan itu, Ucha meminta pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi memastikan seluruh dugaan pelanggaran diusut secara transparan.
“Kami meminta pemerintah benar-benar serius mengusut persoalan ini. Jangan sampai persoalan seperti ini hanya berhenti pada pemeriksaan internal, sementara publik tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab,” kata Ucha.
Menurut Ucha, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut.
Pertama, Ucha meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyampaikan secara terbuka perkembangan pemeriksaan kepada masyarakat agar publik mengetahui proses penanganan kasus tersebut.
Ia menilai keterbukaan penting dilakukan karena persoalan ini menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
Kedua, Ucha meminta pejabat yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut diperiksa dan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, diberikan tindakan sesuai ketentuan.
Langkah penonaktifan sendiri telah dilakukan Kemenimipas. Pada 26 September 2026, Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.
Ketiga, Ucha meminta Komisi XIII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai temuan Ombudsman.
Permintaan tersebut sejalan dengan langkah Komisi XIII yang sebelumnya menyatakan akan memanggil Ombudsman dan jajaran pemasyarakatan untuk meminta klarifikasi terkait temuan serta dugaan penghalangan sidak.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso juga menyayangkan tindakan penghalangan pemeriksaan Ombudsman.
“Kami dari PB FAMI meminta DPR RI memanggil pejabat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Fungsi pengawasan DPR harus digunakan untuk memastikan persoalan ini terang dan tidak ditutup-tutupi,” tegas Ucha.
Keempat, Ucha meminta dugaan pungutan liar maupun dugaan komersialisasi fasilitas di dalam lingkungan lapas ditelusuri secara menyeluruh.
Menurut Ombudsman, terdapat laporan dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per minggu di Blok A. Dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Kelima, Ucha mengingatkan bahwa Ombudsman memiliki mandat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
“Karena itu, kami meminta semua pihak menghormati kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan proses pemeriksaan berjalan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujar Ucha.
Ucha menegaskan, persoalan di Lapas Cibinong harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.
Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu, fasilitas eksklusif, pungutan liar, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik.
“Jangan ada lagi kesan bahwa hukum dan pelayanan pemasyarakatan bisa berbeda hanya karena seseorang memiliki kemampuan tertentu. Semua warga binaan harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.***
Komentar