AMBON, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi gunung api di Indonesia.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang berlangsung di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, pada Selasa (8/9/2026).
Rakor dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, BMKG, Angkasa Pura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Menurutnya, dampak abu vulkanik tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu transportasi dan mobilitas warga.
“Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” ujarnya.
Sadali mengatakan, gangguan penerbangan maupun perjalanan antardaerah dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk agenda berskala nasional yang membutuhkan mobilitas dari dan menuju Maluku.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur terkait menyiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah juga harus dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal jika sewaktu-waktu diperlukan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Sadali menilai kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap potensi ancaman perlu diantisipasi melalui perencanaan, koordinasi, dan kesiapan sumber daya.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” katanya.
Ia kembali mengapresiasi Polda Maluku yang telah menginisiasi rakor tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, dan unsur terkait dinilai menjadi kunci dalam menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mendukung sepenuhnya gagasan dan langkah koordinasi yang dilakukan pada hari ini,” pungkas Sadali.
Rakor tersebut diharapkan memperkuat kesiapan lintas sektor dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas dan mobilitas di wilayah Maluku.***
Komentar