AMBON, BABETO.ID – Usulan Pemuda Muhammadiyah Maluku agar Pemerintah Provinsi Maluku mengevaluasi hingga menghentikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan sebagai bagian dari sorotan terhadap kondisi fiskal daerah dan upaya melakukan efisiensi anggaran. Wacana itu kemudian menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan ASN sekaligus kinerja birokrasi di Maluku.
Salah satu tanggapan datang dari akun TikTok @Boboho yang menilai penghentian TPP dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kinerja ASN secara lebih objektif.
“Setuju deng c tamanv eee. Kalo TPP ASN memang dihentikan deng alasan par selamatkan APBD, beta rasa ini waktu yang pas par lihat siapa yang memang kerja sungguh-sungguh deng siapa yang tiap hari cuma datang colok absen, dudu ngopi, bacarita, lalu pulang dan setiap bulan tunggu gaji,” tulis akun tersebut.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja ASN perlu dilakukan secara serius agar pemberian penghasilan tambahan benar-benar sejalan dengan produktivitas dan tanggung jawab aparatur.
Ia juga menilai opsi pensiun dini dapat dipertimbangkan bagi ASN yang sudah tidak produktif, sehingga reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pensiun dini lebih bagus lagi. Katong musti jujur akui, masih banyak ASN di Maluku, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, yang balong produktif sesuai tanggung jawab,” lanjutnya.
Ia berharap birokrasi di Maluku ke depan diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan benar-benar bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Birokrasi seng akan maju kalau mental datang kantor tapi hasil kerja nol itu masih dipiara. Maluku butuh ASN yang kerja par layani masyarakat, pung kompetensi jelas, pung integritas kuat, bukan ASN yang cuma hadir isi daftar absen,” tulisnya.
Tanggapan tersebut dilansir dari akun TikTok BABETO.ID pada Kamis (5/8/2026).
Perdebatan mengenai TPP ASN pun menunjukkan bahwa persoalan efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran belanja pemerintah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.***
Komentar