AMBON, BABETO.ID – Usulan penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) mencuat di tengah wacana berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2027.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Rimbo Bugis, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan DPRD Provinsi Maluku mulai mempertimbangkan langkah tersebut sebagai salah satu opsi untuk memperkuat ruang fiskal daerah dan mengarahkan APBD pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Rimbo, kebijakan efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas belanja. Ia berpandangan, dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, APBD perlu lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor perikanan dan pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Kalau efisiensi anggaran terus berlanjut hingga 2027, kami meminta Pemprov dan DPRD Maluku berani menghentikan TPP ASN. Langkah itu perlu dipertimbangkan agar ruang fiskal daerah semakin kuat dan anggaran dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Rimbo.
Ia menjelaskan, TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan tunjangan yang melekat. Besaran maupun pemberiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, menurutnya, penghentian TPP dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan apabila kondisi fiskal daerah menuntut efisiensi yang lebih besar.
Rimbo menilai Maluku masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.
Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan sektor perikanan dan pertanian, penurunan angka kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Yang kami dorong bukan semata-mata pengurangan belanja pegawai, tetapi bagaimana APBD diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dalam situasi fiskal yang sulit, semua pihak harus memiliki semangat berbagi beban agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Ia juga meminta DPRD Provinsi Maluku memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasannya dengan mengevaluasi seluruh komponen belanja daerah agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Lanjutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan agenda pembangunan tetap berjalan.
Rimbo menegaskan bahwa usulan penghentian TPP ASN merupakan pandangan dan masukan dari Pemuda Muhammadiyah Maluku kepada pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Ia juga berharap setiap kebijakan yang diambil nantinya dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah.
Sekedar tahu, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Maluku maupun DPRD Provinsi Maluku belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan penghentian TPP ASN tersebut.
Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.***
Komentar